FATWA YAYAN SAKTI : “ GABUNG PPID MASUK SURGA “

Probolinggo, Jurnalis Warga – Acara Pembukaan Lokakarya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kabupaten Probolinggo 17 – 18 Juni 2013 di Ruang Bentar Pemerintah Kabupaten Probolinggo hari pertama hanya dihadiri segelintir peserta utusan SKPD terkait, Senin, 17/05. Lokakarya yang digagas oleh USAID Kinerja dan Puskakom Surabaya sebagai OMP (Organisasi Mitra Pelaksana) menghadirkan Narasumber Redi Panuju dan Yayan Sakti Suryandaru yang langsung memberikan fatwa bahwa bergabung dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) akan diganjar Surga (sebuah hipno motivasi, karena peserta tak bergairah dan sepi). Lokakarya dibuka oleh Bupati Probolinggo yang diwakili Kabag Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo, Ir. Moh. Heru Santoso, MT. Dalam sambutannya Heru Santoso menyampaikan bahwa keberadaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Kabupaten Probolinggo merupakan kebutuhan yang harus segera dipenuhi, sebagai bagian dari upaya pemenuhan Good Governence (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) dan Pelayanan publik yang prima. 

Yayan Sakti Suryandaru, menegaskan bahwa PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) merupakan etalase sebuah daerah, layaknya sebuah bangunan gedung maka PPID adalah etalasenya. Wajah sebuah Kabupaten bisa dilihat sejauhmana pelayanan publik kepada masyarakat bisa terpenuhi dengan baik, dan keberadaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di kabupaten Probolinggo merupakan sebuah kewajiban bukan sunah lagi, pungkasnya. Sementara Redi Panuju menjelaskan bahwa PPID secara filosofis dapat menjadi media bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pasti tercipta transparansi dan good governence, juga sebagai pemadam kebakaran bagi pihak-pihak yang tidak puas terhadap pelayanan publik. Lebih lanjut Redi Panuju menerangkan bahwa keberadaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) akan mampu mendorong pencitraan secara positif bagi Pemerintah Kabupaten, hal ini disebabkan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dapat berfungsi sebagai Media Relation (alat interkoneksi dengan stakeholder Pemerintah Kabupaten) dan Human Media (alat interkoneksi untuk membangun citra positif kepada masyarakat). Yayan Sakti menimpali bahwa pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) memiliki payung hukum yang jelas dan merupakan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008, tentang Komisi Informasi Publik. Kolaborasi 2 (dua) narasumber yang saling mengisi, atraktif dan diselingi joke-joke segar membuat peserta Lokakarya yang ogah-ogahan pada awalnya menjadi bersemangat. Zulkarnaen, Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Probolinggo menanyakan, apa pentingnya PPID, jika setiap SKPD sudah memiliki petugas pengelola informasi dan dokumentasi? Dijawab oleh Yayan Sakti, bahwa untuk menuju Good Governence tidak cukup kran informasi diunduh dari SKPD, sebab tidak akan transparan dan profesional. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) mampu menjawab kebutuhan itu, Transparansi akan terpenuhi yang pada gilirannya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dapat terwujud. Disela-sela acara tanya jawab peserta Lokakarya dibuat tertawa kecut karena melihat seorang rekan mereka tertidur pulas, sebuah pemandangan yang membutuhkan kearifan lokal, bahwa obatnya ngantuk hanya tidur.

Rehat siang Jurnalis Warga menyempatkan melihat absensi (RSUD, RSUD Tongas, Puskesmas Gending,Dinkes,Disnakertrans,Dispenda,Dispendik,Disbudpar,BLH,dan KPMP) hanya 10 (Sepuluh) SKPD dari 30 (Tiga Puluh) SKPD yang diundang. Bahkan Kominfo dan Humas yang sangat berkepentingan dengan adanya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) tidak hadir tanpa konfirmasi. Ironis, begitu Nanang (FO Puskakom Surabaya) menyampaikan. Secara terpisah Heru Santoso, Kabag Organisasi Setda kabupaten Probolinggo, memberikan klarifikasi terkait minimnya respon SKPD terhadap undangan Lokakarya, hari ini memang banyak acara yang bersamaan, harap dimaklumi. Saya sebenarnya juga kecewa, tapi kita harus obyektif menilai, undangan yang mendadak sehingga dobel dengan kegiatan lain. Berkaitan dengan absennya Kominfo dan Humas pada Lokakarya PPID Kabupaten Probolinggo, Heru Santoso sempat mengkritisi Puskakom sebagai OMP (Organisasi Mitra Program) USAID KINERJA yang kurang membangun komunikasi dengan Kominfo. Bahkan Heru Santoso menjelaskan secara detail bahwa PPID itu menginduk kepada Kominfo Kabupaten Probolinggo dan tidak bisa menjadi lembaga atau badan yang berdiri sendiri. (JW Bukhari – Kabupaten Probolinggo).