KANTOR PERIJINAN, SIAP HADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

KjW Probolinggokab – KPMP (Kantor Penanaman Modal dan Perijinan) Kabupaten Probolinggo menyatakan siap menghadapi Pasar Bebas atau yang lebih dikenal dengan istilah MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Konsekuensi dari kesiapan itu KPMP Kabupaten Probolinggo gencar melakukan sosialisasi tata cara pengurusan perijinan kpeda UMKM, Orkesmas, Organisasi Keagamaan, Akademisi Perguruan Tinggi, Mahasiswa dan Koperasi (25/08).

Seperti yang diutarakan Kepala KPMP Kabupaten Probolinggo saat membuka workshop perijinan, H. Saleh, “ kami akan terus berbenah diri, melakukan perbaikan SDM intern dan Kapasitas Building demi mewujudkan pelayanan prima terkait perijinan “. Berdasar data hasil survey IKM tahun 2013, IKM KPMP Kabupaten Probolinggo 75, 15 masuk kategori baik. Sekarang KPMP membenahi pola pelayanan perijinan dengan menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Bahkan sistem manajemen berbasis IT dibangun pada tahun 2013. Sehingga penerapan SMS gateway lebih mudah. “ banyak manfaat kita ambil dengan penerapan sistem SMS gateway, pengurus ijin bisa terus dapat memantau perkembangan ijinnya, kapan selesai dan mengetahui besaran retribusinya “. Kata Triyono, Kasie pelayanan dan pemrosesan ijin.

Menyongsong AFTA (Asean Free Trade Association) 2015, KPMP Kabupaten Probolinggo berencana menerapkan perijinan keliling dengan menggunakan mobil layanan. Diharapkan dengan adanya mobil layanan itu UKM yang belum memiliki ijin usaha dapat merealisasikan keinginan mereka melegalkan usahanya. “ jika mayoritas UKM kita memiliki ijin usaha, secara otomatis akan banyak kemudahan yang didapatkan seperti akses pembinaan, akses perbankan dan akses pemasaran “. Tegas Ali Kosim Kasie DALAP. Lebih lanjut Ali Kosim menjelaskan bahwa kelemahan UKM kita disamping tidak memiliki ijin usaha yang legal, juga karena faktor kemasan, kualitas hasil produksi yang rendah. Padahal jika kita mau mengikuti tren pasar harusnya UKM wajib melakukan inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan daya saing. “ apalagi tren pasar bebas AFTA 2015 dengan Komunitas Masyarakat Asean yang menopangnya. Sudah pasti mutu dan kualitas menjadi tolak ukur yang pertama “. Tegas Ali Kosim.

Ketika JW menawarkan konsep pembangunan SDM dan pranatanya seperti Pemkot Surabaya dalam menyongsong MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), Ali Kosim hanya tersenyum dan bergegas pergi masuk mobilnya. Ditemui secara terpisah perwakilan Forum Pengusaha UKM, Bukhari menjelaskan bahwa tidak ada salahnya pemerintah kabupaten probolinggo meniru pola dan strategi pemkot Surabaya dalam menyongsong AFTA 2015. “ intinya bukan pada persoalan meniru atau membuat ide sendiri, tapi lebih kepada aksi nyata sejauh mana pemerintah kabupaten probolinggo membangun sistem dan SDM kita agar tidak kelabakan saat pasar bebas AFTA benar-benar diberlakukan, ingat barang impor bebas masuk, jika tidak ada regulasi yang ketat, mati kita “. Surabaya sampai harus membangun Rumah Bahasa untuk UKM agar bisa berbahasa asing dan melek IT dan Single Window untuk perijinan. (musa/JW probolinggokab)