GUS DUDUNG : GERAKAN ADVOKASI LP3KP BELUM PUNYA WARNA

KjW Probolinggokab – Gerakan advokasi Lembaga Pemerhati Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo (LP3KP) mendapat kritik pedas dari KH. M. Baiduri Faisal atau Gus Dudung – keluarga dalam Ponpes Zainul Hasan Genggong ini. Kyai nyentrik ini menguliti satu persatu ketidakberdayaan LP3KP, mulai warnanya yang belum jelas, eksistensinya yang belum dirasakan, gregetnya yang belum Nampak, sampai kepada alamat kantor pusatnya yang belum ada. “ padahal kita tahu bahwa LP3KP ini adalah representasi dari perwakilan penyedia dan pengguna pelayanan publik. Sebut saja, MSF (Multi Stake Holder Forum) bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Forum Pengusaha. Ada PGRI (Persatuan Guru RI), ada KPMP Kabupaten Probolinggo, ada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, bahkan punya Forum Kabupaten Probolinggo Sehat, Badan Penyantun Puskesmas, dan yang terakhir ada Komunitas Jurnalis Warga, luar biasa !” kata Gus Dudung setengah menyindir.

LP3KP didirikan pada tanggal 20 Juni 2014 ini, dengan konsep kepemimpinan kolektif kolegial. Ada 9 (Sembilan) orang Presidium yang menggawangi LP3KP, sistem kepemimpinan Presidium memungkinkan organisasi ini menyatu tanpa dipengaruhi oleh ego sektoral masing-masing Muslti Stake Holder Forum atau organisasi yang bergabung. Tujuannya hanya satu yaitu membangun persepsi yang sama, integrasi kepentingan dan target advokasi yang jelas. jika dalam perjalananannya LP3KP belum menemukan jala dan warnanya, hal itu wajar karena semua pihak masih butuh penyesuaian. “ adaptasi masing-masing pihak harus dipercepat, agar kinerja LP3KP sebagai pengawal pelayananan publik segera dirasakan masyarakat.” Kata H. Sukro bijak.
 

Menyikapi permasalahan yang bergulir di forum, Bukhari (presidium LP3KP) mengatakan bahwa penilaian Gus Dudung terkait rapor LP3K sebaiknya disikapi secara lapang dada, karena realitasnya LP3KP secara organisasi memiliki sumberdaya yang mumpuni, hanya saja belum dibarengi dengan kemauan dan aksi nyata yang memadai. Perlu bagi segenap presidium untuk segera merumuskan arah kebijakan organisasi untuk dijadikan pijakan resmi dalam melakukan advokasi terkait pelayanan publik di Kabupaten Probolinggo. “ intinya harus jelas, siapa melakukan apa?” ujar Gus Dudung menimpali. (musa/JW probolinggokab)