LOKAKARYA STANDAR PELAYANAN MINIMUM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Probolinggo, Jurnalis Warga – Lokakarya Penghitungan Capaian SPM Kesehatan Terkait KIA, Review SPM Kesehatan Dalam Dokumen Renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD Kabupaten Probolinggo yang digelar di Ruang Rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo mendapat sambutan luar biasa dari peserta, yang terdiri dari utusan PKM Sumberasih, PKM Maron, PKM Krucil dan tuan rumah Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo (7/10). Lokakarya dibuka oleh LPSS (Local Project Specialist Services) USAID KINERJA Kabupaten Probolinggo, Bachtiar Fitanto. Dalam sambutannya Bachtiar Fitanto menegaskan bahwa Lokakarya dimaksudkan untuk menghitung sejauhmana Standar Pelayanan Minimum Kesehatan di Kabupaten Probolinggo dapat diwujudkan, olehnya melalui lokakarya diharapkan capaian SPM Kesehatan bisa dijadikan Dokumen Renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD Kabupaten Probolinggo. Kesuksesan sebuah program SPM Kesehatan yang baik perlu ditunjang dengan anggaran yang proporsional, olehnya Lokakarya ini dapat mendorong kebijakan Pemerintah Daerah untuk lebih memiliki atensi terhadap SPM Kesehatan di kabupaten Probolinggo.
Ratna Dwi Wulandari, S.KM, M.Kes – Fasilitator yang juga Dosen FKM Universitas Airlangga Surabaya menyampaikan bahwa Lokakarya ini merupakan kegiatan perdana dari sekian tahapan serial kegiatan Lokakarya SPM Kesehatan Kabupaten Probolinggo, olehnya diharapkan peserta Lokakarya dari awal hingga akhir tetap personilnya. SPM Kesehatan merupakan bagian integral dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan, USAID Kinerja hanya bersifat memberikan stimulan kepada 3 (tiga) Puskesmas terpilih PKM Sumberasih, PKM Maron dan PKM Krucil. Puskesmas terpilih diharapkan menjadi pusat informasi dan rujukan kisah sukses SPM Kesehatan bagi Puskesmas yang lain di Kabupaten Probolinggo. SPM Kesehatan merupakan dasar penilaian prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan manfaat pelayanan.

Beberapa kendala yang disampaikan oleh Puskesmas terkait lambannya SPM Kesehatan dalam lokakarya tersebut antara lain, kebijakan mutasi, beban bidan yang tinggi, skill bidan yang bervariasi, permintaan data mendadak, format data yang berubah-ubah, data sasaran berubah, pengadaan MPASI Pabrikan, minimnya kemampuan deteksi AFP dan Linsek yang tidak proaktif (Aparat Desa, Muspika, PKK, PLKB dan KUA). Menanggapi banyaknya kendala tersebut peserta diskusi dengan dipandu Fasilitator Ratna menawarkan beberapa alternatif solusi seperti, transfer knowledge dari petugas lama ke petugas baru, optimalisasi peran dan tugas di Poskesdes dan optimalisasi pertemuan lintar sektor untuk membahas sinkronisasi data. (JW Bukhari-Kab. Probolinggo).