SATU SAJADAH BERSAMA DAHLAN ISKAN

Surabaya, Jurnalis Warga – Jalanan menuju rumah Dahlan Iskan penuh dengan mobil mewah, mobil butut, Vespa, Honda CB dan terlihat beberapa sepeda onthel dengan aksesoris burung garuda dan bendera merah putih di stang kanannya (29/07). Beragam manusia dari berbagai profesi hadir dalam acara bersama Dahlan Iskan, memberi isyarat bahwa tokoh yang satu ini diterima semua kalangan atas (ulama, pengusaha, eksekutif, yudikatif, legislatif, pers dan kalangan artis) maupun kalangan bawah (pedagang kaki lima, aktivis, buruh, pekerja seni dan komunitas sepeda onthel). Dahlan Iskan manusia sederhana bermental baja, menjadi inspirasi kemajuan Indonesia, ditangannya Jawa Pos menjelma menjadi Harian Surat kabar terbesar, PLN menjadi terang dengan prestasi gemilang dan BUMN menampakkan keberpihakan kepada rakyat hanya pada eranya, pun demikian tak semua prestasinya luput sari kritik dan demo ketidakpuasan.

KINERJA – USAID DAN PEMKOT PROBOLINGGO TERUS GENJOT CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR

SPM atau yang dikenal sebagai Standart Pelayanan Minimal merupakan suatu prasyarat dasar pelayanan yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga penyedia pelayanan publik, termasuk lembaga pelayanan pendidikan. Berdasarkan PERMENDIKNAS No 15/Th 2010, ada 27 indikator SPM Pendidikan Dasar yang harus dipenuhi oleh penyedia pelayanan pendidikan dasar SD/MI. Kedua puluh tujuh indikator tersebut menjadi target nasional untuk dicapai pada tahun 2014/2015. Sehingga SPM wajib dipenuhi karena akan menjadi tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar secara nasional.

Program Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik (MBS BPP) yang dikembangkan oleh KINERJA - USAID sejak tahun 2012 di beberapa provinsi di Indonesia, termasuk Jawa Timur, merupakan salah satu upaya untuk memenuhi ketercapaian SPM Pendidikan. Program MBS BPP di Jawa Timur dikembangkan di Kota Probolinggo dan Kabupaten Jember, dengan masing-masing daerah terdapat 20 sekolah mitra yang menjadi model. MBS BPP yang dikembangkan oleh KINERJA – USAID merupakan sebuah program bantuan teknis yang mengarah pada tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam rangka peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan. Yaitu, tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

KH. MOH. BAIDURI FAISAL : “MSF DIPIMPIN BIROKRAT, PASIF “

Probolinggo, Jurnalis Warga – KH. Moh. Baiduri Faisal, PP. Zainul Hasan Genggong – Pajarakan Kabupaten Probolinggo pada pertemuan MSF Bidang Kesehatan di Ruang Pertemuan BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kabupaten Probolinggo menegaskan bahwa MSF Bidang Kesehatan sudah waktunya diserahkan kepengurusannya kepada Tokoh Masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan kesehatan masyarakat. Menurut Kyai yang humoris ini, pasalnya MSF Bidang Kesehatan selama ini dipimpin oleh kalangan Birokrat dan faktanya tidak berjalan sesuai harapan. “Bagaimana mungkin penyedia layananan kesehatan, menilai dirinya sendiri?” ujarnya bertanya. Makanya reorganisasi, restrukturisasi dan revitalisasi pengurus MSF Bidang Kesehatan harus segera diwujudkan, agar fungsi dan peran MSF Bidang Kesehatan profesional dan proporsional.

DRAFT PERBUP TENTANG PPID KABUPATEN PROBOLINGGO DIRUMUSKAN

Probolinggo, Jurnalis Warga – Draft Peraturan Bupati tentang PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) hampir pasti akan selesai. Regulasi PPID hari kedua, lebih fokus pada penyelesaian draft PERBUP tentang PPID dan Surat Keputusan Pembentukan Tim Perumus. Heru Santoso, Kabag. Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo disela-sela membuka acara Regulasi PPID, mengingatkan kepada semua stakeholder untuk lebih proaktif menyelesaikan draft PERATURAN BUPATI tentang PPID dan dirinya nsudah menyiapkan pembanding dari PERATURAN BUPATI Kabupaten Blitar tentang PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Bahkan Mocthar W Oetomo, Puskakom Surabaya menegaskan bahwa Kabupaten Probolinggo sudah dikejar waktu dan harus ada target tahun ini PPID(Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi) Kabupaten Probolinggo terbentuk, diharapkan kepada Heru Santoso, Kabag. Organisasi untuk mendorong upaya percepatan dengan membuat Nota Dinas dan meyakinkan Sekda tentang pentingnya PPID sehingga ada dukungan payung hukum berupa PERATURAN BUPATI, jikapun bisa dengan PERATURAN DAERAH.

MOBIL AMBULANCE BROMO-SUKAPURA TIDAK BEROPERASI

Probolinggo, Jurnalis Warga - Kremat, Kepala Desa Jetak Kecamatan Sukapura mengungkapkan kegelisahannya terkait Desanya yang terletak di lereng Gunung Bromo dengan fasilitas kesehatan yang tidak memadai, terutama menyangkut mobil Ambulance untuk mengantar jemput pasien. Selama ini dirinya menggunakan mobil Jeep dan Mobil Patroli Polsek jika mengangkut jenazah, mengantar orang sakit parah berobat, persalinan dan menjemput pasien. Hal tersebut terjadi karena mobil ambulance milik Puskesmas rusak secara berkala. Melalui workshop pengembangan Desa Siaga Aktif tersebut dirinya akan bersuara dan mencoba mengajukan proposal pengadaan Mobil Ambulance sesuai Program Bupati Probolinggo. Lebih lanjut Kremat menegaskan bahwa untuk mencapai Puskesmas, dirinya harus menempuh jarak 14 KM dengan menggunakan Jeep, bahkan jika dirujuk ke Rumah Sakit perjalanan sejauh 41 KM akan berdampak pada kesehatan dan keselamatan pasien. Suatu ketika sudah ada yang meninggal di perjalanan menuju Rumah Sakit warga Desa Wonomerto.

KABUPATEN PROBOLINGGO TIDAK PUNYA DESA/KELURAHAN SIAGA AKTIF MANDIRI

Probolinggo, Jurnalis Warga – Workshop Pengembangan Desa Aktif yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Bidang Pengembangan dan Promosi Kesehatan berlangsung gayeng di Ruang Pertemuan Bentar Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Workshop ini menguak misteri dan fakta bahwa di Kabupaten Probolinggo yang memiliki 325 Desa dan 6 Kelurahan belum ada satupun Desa/Kelurahan yang masuk katagori Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri. Hal ini diungkap Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Kesehatan, Hary Kaspianto disela-sela kegiatan Workshop berhasil diwawancara Jurnalis Warga (01/07). Hary Kaspianto menjelaskan bahwa Desa/Kelurahan di Kabupaten Probolinggo baru pada level Desa Siaga Aktif Pratama dan beberapa masuk katagori Desa Siaga Aktif Madya, padahal masih ada 2 level diatasnya lagi yaitu, Desa Siaga Aktif Purnama dan Desa Siaga Aktif Mandiri. Yang lebih penting dari klasifikasi tersebut adalah tujuan pengembangan Desa Siaga Aktif itu sendiri yaitu percepatan terwujudnya masyarakat Desa yang peduli, tanggap, mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri, sehingga derajat kesehatannya meningkat.

REGULASI PPID KABUPATEN PROBOLINGGO PERLU AMUNISI (1)

Probolinggo, Jurnalis Warga – Puskakom Surabaya melakukan pendampingan awal Regulasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Probolinggo di Ruang Bappeda Pemerintah Kabupaten Probolingggo (01/07). Moechtar W Oetomo, Asisten Project Manager Puskakom Surabaya dalam mukaddimahnya menjelaskan bahwa dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Kabupaten Probolinggo merupakan 1 (satu) dari 9 (sembilan) Kabupaten yang belum memiliki PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), fakta tersebut jangan sampai menjadikan Kabupaten Probolinggo dimuat di surat kabar menjadi satu-satunya Kabupaten yang tidak memiliki PPID (Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi) di Jawa Timur. Regulasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kabupaten Probolinggo, wajib mendapat apresiasi Bupati karena hal ini sejalan dengan program Bupati mengenai Tranparansi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.